Tax amnesty Digugat ke MK ?

Dibaca: 733 kali  Senin,29 Agustus 2016 | 15:54:10 WIB
Tax amnesty Digugat ke MK ?
Ket Foto : Tax Amnesty

 

JAKARTA-Walaupun Undang-Undang / UU Pengampunan Pajak mendapatkan banyak tentangan, pemerintah tidak akan mundur. Mereka menyatakan, akan tetap melaksanakan Program Pengampunan Pajak.
 
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, pemerintah melaksanakan Program Pengampunan Pajak dengan tujuan agar dana milik warga negara Indonesia yang selama ini tak bisa ditarik ke dalam negeri dan bisa digunakan untuk membangun negeri. "Semangatnya itu," katanya di Komplek Istana Negara Senin (29/8/2016).
 
Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak ditentang banyak pihak. Tentangan tersebut mereka lakukan dengan menggugat UU Pengampunan Pajak, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut ke MK.
 
Salah satu tentangan, datang dari kalangan buruh. Mereka yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh menggugat lima pasal yang terdapat dalam uu tersebut. Salah satunya, Pasal 1 yang berisi ketentuan umum mengenai definisi dan ketentuan mengenai pengampunan pajak.
 
Kedua, Pasal 4 yang mengatur tarif dan tata cara perhitungan uang tebusan. Ketiga, pasal 21 yang mengatur ketentuan mengenai pelarangan bagi pihak yang membocorkan data pengampunan pajak.
 
Keempat, Pasal 22, yang mengatur ketentuan pejabat Kementerian Keuangan dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak tidak bisa dilaporkan, digugat, diselidiki, disidik, dituntut dan dipidana karena melaksanakan tugas pengampunan pajak.
 
Kelima, Pasal 23 yang berisi ketentuan mengenai ancaman pidana lima tahun bagi orang yang membocorkan data pajak ke pihak yang tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Dan keenam, Pasal 24 yang mengatur kertentuan pelaksanaan pengampunan pajak.
 
Said Iqbal, Presiden KSPI mengatakan, gugagan tersebut diajukan buruh dengan beberapa alasan. Salah satunya, karena buruh merasa mendapat perlakuan diskriminasi dari negara.
 
"Setiap bulan buruh dari gajinya dipotong untuk PPh Pasal 21, tidak ada ampun, ini pengemplang pajak diberi ampun oleh negara," katanya saat mendaftarkan uji materi ke MK Jumat (22/7) lalu.
 
PP Muhammadiyah juga akan menggugat uu tersebut. Gugatan diajukan karena mereka menilai uu tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Selain itu, gugatan juga diajukan karena mereka menilai pembahasan UU Pengampunan Pajak juga tidak transparan.
 
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekononian mengatakan, mempersilakan masyarakat menggunakan hak konstitusi untuk membawa UU Pengampunan Pajak ke MK. "Tentu kalau sidang pemerintah akan hadir," katanya.
 
 
Sumber : Kontan.co.id
Editor     : Endang
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri