Fitrah: Majunya Inkumben dan ASN di PILKADA Pekanbaru dan Kampar 2017, Rentan Penyelewengan

Dibaca: 439 kali  Selasa,16 Agustus 2016 | 05:12:15 WIB
Fitrah: Majunya Inkumben dan ASN  di PILKADA Pekanbaru dan Kampar 2017, Rentan Penyelewengan
Ket Foto : ilustrasi balon di Pilkada

PEKANBARU- Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, akan melaksanakan pesta Demokrasi. Dan di pesta Demokrasi ini ada  Inkumben, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan wakil rakyat  mempromosikan diri mereka sebagai Bakal Calon (Balon) dengan berbagai baliho serta sosialisasi. 

Hal ini diduga rentan dengan penyelewengan, terutama dengan anggaran negara yang mereka pegang, demikian  disampaikan Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Usman,  Selasa (16/8/2016).

Menurutnya, dengan maju mereka sebagai Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah akan mudah menggunakan keuangan daerah "Jadi untuk penyimpangan APBD, selalu bisa saja dilakukan asalkan saling menguntungkan,"tuturnya.

Selain itu Usman menyebutkan, untuk Pilkada 2017 kita belum tahu ketetapan UU Pilkada yang dipakai  apakah calon wajib mundur ataukah cuti. " Namun informasi yang saya dapat aturan Pilkada 2017 calon dari ASN dan DPRD harus mundur dari jabatan mereka. Dengan begitu semua bisa terawasi dengan baik,"ujarnya.

Tetapi meskipun begitu, kekawatiran yang muncul, kata Usman. Apakah mereka dalam sosialisasi yang (Balon.red) dilakukan sekarang apakah dari Pribadi mereka ataukah dari anggaran negara. "Karena merekan pengguna anggaran, jadi bisa jadi mereka menggunakan anggaran negara. Untung-untung kalau Balonnya memang orang yang bersih,"ujarnya lagi.

Kalaupun ada penyimpangan nantinya, hal tersebut baru bisa diketahui saat hasil Audit BPK-RI . "Dan tentunya untuk sekarang belum bisa didapati penyimpangannya,"sebutnya. 

Jadi untuk Pilkada ini, tidak ada pengawasan yang jelas untuk mengetahui penyimpangan APBD dan Pengunaan kekuasaan dengan mengerahkan PNS saat bertarung nanti. "Karena pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan Panwas Kabupaten/ Kota, hanya bersifat teknis saja,"sebutnya.

Lihat saja, kata Usman.  Pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan Panwas tersebut, hanya mengawasi kampanye diluar jadwal, penertiban baliho. "Jadi tidak ada pengawasan yang lain, yang bisa dilakukan. Karena mereka tidak akan bisa mengarah kesana,"ucapnya.

Seperti halnya sekarang para Balon memberikan bantuan ataupun melakukan sosialisasi ke masyarakat. "Pastinya tidak ada yang bisa membuktikan apakah itu dari anggaran negara atau dari dana mereka sendiri. Dan ini yang menjadi tanda tanya,"sebunya lagi.

Selain itu untuk ASN dan wakil rakyat yang maju, tentunya mereka tidak optimal dalam melakukan kerja yang mereka emban, sebut Usman. Dan ini sudah termasuk penyimpangan. Karena tugas mereka adalah melayani masyarakat. "Sehingga saat mereka berhadapan dengan masyarakat sudah tidak lagi profesional ,"pungkasnya.


Penulis : Aulia

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri