Riau satu dari enam provinsi menjadi "pilot project" KPK

Jika perkara korupsi dikepolisian atau kejaksaan di Daerah mandek, KPK akan Ambil Alih Kasus

Dibaca: 321 kali  Rabu,27 April 2016 | 01:49:37 WIB
Jika perkara korupsi dikepolisian atau kejaksaan di Daerah mandek, KPK akan Ambil Alih Kasus
Ket Foto : Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan
PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mengambil alih perkara korupsi dari Kepolisian dan Kejaksaan di Daerah jika dianggap mandek atau tidak ada perkembangan dalam penyidikan. 
    
"Jika kita menemukan adanya perkara korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan tidak efektif, KPK bisa turun tangan," tegas wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan saat menjadi pembicara di kegiatan seminar Perempuan Melawan Korupsi di Pekanbaru, Senin (25/4).
     
Ia menjelaskan langkah itu tertuang dalam salah satu "Grand Strategy KPK 2016" dimana lembaga antirasuah tersebut akan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut dia, koordinasi tersebut salah satunya adalah dengan membentuk jaringan daring "e-coordination". 
     
Jaringan daring tersebut dimaksudkan agar seluruh perkara yang ditangani lembaga penegak hukum dapat terintegrasi dalam satu sistem yang sama. 
     
Melalui jaringan daring tersebut, maka KPK dapat memantau perkara yang ditangani kepolisian maupun kejaksaan di daerah sehingga apabila ada perkara yang mandek dan tidak efektif langsung dapat diambil alih.
     
"Saya contohkan Polda Riau atau Kejaksaan Tinggi menangani kasus tapi tidak ada perkembanga. Sistem ini KPK bisa melihat. Kalau tidak efektif atau ada intervensi dari manapun, KPK bisa turun tangan," urainya.
     
Ia mengatakan saat ini jaringan daring itu masih belum terealisasi. Namun dalam waktu dekat ia mengatakan akan segera merealisasikan hal tersebut. Menurut dia, dengan adanya upaya koordinasi yang baik, maka penindakan terhadap perkara korupsi juga diharapkan akan maksimal.
     
Dalam kesempatan itu, Basaria Panjaitan turut menyatakan bahwa Provinsi Riau sebagai "Pilot Project" atau wilayah percontohan dalam pemberantasan melalui upaya pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi bagi wilayah lain di Indonesia.
     
Ia mengatakan Riau menjadi salah satu dari enam provinsi menjadi "pilot project" dari KPK. "Yang kita lakukan adalah pendampingan terhadap personil Pemda (Pemerintah Daerah) di sini," katanya.
     
Ia menjelaskan pendampingan yang dilakukan oleh personil KPK di Riau tersebut merupakan bentuk pencegahan agar personil Pemda di Riau tidak terjerumus dalam melakukan praktik korupsi. 
     
Menurut dia, ada enam provinsi yang dianggap rawan korupsi diantaranya adalah Riau, Banten, Sumatera Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat. Keenam wilayah itu yang akan dijadikan "Pilot Project" oleh KPK, tukasnya.
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri