Aturan Penundaan Izin di Lahan Gambut, Disbun Kampar Kordinasi ke Disbun Riau

Dibaca: 1062 kali  Kamis,21 April 2016 | 18:10:33 WIB
Aturan Penundaan Izin di Lahan Gambut, Disbun Kampar Kordinasi ke Disbun Riau
Ket Foto : ilustrasi lahan sawit dan pertambangan
BANGKINANG- Dengan di keluarkan aturan penundaan pemberian izin baru di lahan gambut mulai 13 Mei 2015. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No 8/2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Untuk itu Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kampar, akan melakukan kordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
 
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kabupaten Kampar Bustan, saat dihubungi melalui selulernya, Kamis (21/04/16).
 
Ia menyebutkan, sejauh ini dirinya baru hanya mendapat sebatas lisan saja, mengenai aturan yang dikeluarkan tersebut. "Kalau untuk surat edaran dari pemerintah pusat belum ada kita dapatkan sampai saat ini,"ungkapnya.
 
Saat ditanya mengenai adakah ditemukan perusahaan perkebunan yang melakukan alih fungsi lahan dari tanaman industr ke tanaman sawit, Bustan, menyebutkan kalau perusahaan yang dulu-dulu banyak melanggar izin yang mereka gunakan. "Tetapi, kalau sekarang belum ada kita temukan,"ungkapnya.
 
Jika surat edaran itu sudah ada ditangannya, kata Bustan , maka dirinya akan menyurati seluruh perusahaan perkebunan yang ada di Kampar, agar tidak melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah.
 
"Jika ada perusahaan menyalahi aturan, tentu akan kita tindak. Namun karena surat belum ada di tangan, bagaimanapun dirinya tidak bisa berbuat. Lagipun pemerintah provinsi riau, juga belum selesai membuat RT/RW,"ungkapnya lagi.
 
Kampar Tidak Ada Tambang 'Batu Bara'
 
Dilain hal Kepala Dinas Pertambangan (Kadistamben) Kampar M. Yasir, menyebutkan terkait moratorium itu, untuk di Kabupaten Kampar, sama sekali tidak ada perusahaan tambang batu bara. "Jadi saya tidak perlu pusing-pusing. Karena kita tidak punya pertambangan yang sesuai moratorium. Namun kalau galian c, di Kampar ada,"pungkasnya.
 
Ia menambahkan, untuk saat sekarang ini pemberian izin-izin baik lahan pertambangan dan sawit sangat bahaya sekali. "Untuk itu saya tidak mau mengambil resiko, dalam masalah izin. Sebab sudah banyak buktinya tersandung hukum gara-gara izin,"tutur yasir.
 
Namun untuk aturan ini, dirinya sangat mendukungnya. Dan pemerintah harus tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. "Harus ditindak tegas jika ada yang melanggar aturan, jangan di diamkan,"ucapnya.
 
 
 
Penulis : Aulia
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri