Jakarta heboh kecam Reklamasi Sedayu dan Podomoro

KNTI Batam juga Kecam Aktivitas Reklamasi Podomoro di Belian

Dibaca: 482 kali  Selasa,19 April 2016 | 19:54:57 WIB
KNTI Batam juga Kecam Aktivitas Reklamasi Podomoro di Belian
Ket Foto : Ketua DPD KNTI Batam, Alimun
BATAM - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengecam kegiatan reklamasi yang laut di Kampung Tua  Belian, Batam Kota kepada pengembangnya Agung Podomoro. Mereka akan meminta klarifikasi mengenai kegiatan ini.
"Apakah sudah dipenuhi hak nelayan berdasarkan undang-undang? Untuk itu, kami akan mengklarifikasikan masalah ini kepada pengembang," kata Ketua DPD KNTI Batam, Alimun, Minggu (17/4).
 
Dia mengaku prihatin terhadap aktivitas reklamasi laut yang dilakukan oleh pengembang Agung Podomoro di Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota. Kondisi laut yang merupakan mata pencarian nelayan, katanya, sudah menjadi daratan.
 
"Kita sudah turun ke lapangan. Dan kita prihatin dengan kondisi masyarakat di sana," ujar Ketua DPD KNTI Kota Batam, Alimun di Batam Kota
 
Dia mengatakan sesuai dengan Undang-undang perlindungan nelayan mengatakan bahwa setiap nelayan tradisional dan nelayan kecil berhak untuk mendapatkan ruang penghidupan di wilayah pesisir. Dimana laut, katanya, merupakan ruang penghidupan.
 
"Sekarang ruang ini sudah ditimbun semua. Sudah tidak ada  ruang lagi untuk nelayan. Jadi secara tidak langsung, nelayan yang mata pencariannya berkurang, terus tertindas," ujarnya
 
Dengan kondisi ini, katanya, apakah kondisi nelayan yang hidupnya tidak menentu ini sudah diakomodir. Seharusnya, katanya, dengan kondisi lapangan yang ada, nelayan yang berada di Kampung belian tidak kesusahan.
 
Sebelumnya, puluhan nelayan kampung Belian, Kecamatan Batam Kota mengaku menjerit dengan adanya aktivitas reklamasi pantai yang dilakukan beberapa perusahaan. Soalnya, kegiatan ini mengakibatkan penghasilan nelayan merosot tajam sehingga sebagian nelayan beralih menjadi buruh bangunan dan penebang pohon bakau.
 
Pantaun di lapangan, lokasi reklamasi laut tersebut dikelola perusahaan Arsikon Group dan Podomoro Group. Sedangkan setiap hari, siang dan malam, puluhan dumtruck PT Silma Grup melakukan penimbunan di lokasi tersebut. Bahkan sudah menjorok ke laut, hingga mengganggu keluar masuk kapal angkutan ke Singapura.
 
Pak Din, nelayan Kampung Belian mengatakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan reklamasi pantai merupakan penyebab menurunnya pendapatan nelayan. Saat ini, sebagian nelayan telah berganti profesi menjadi penebang pohon bakau dan kuli bangunan.
 
“Cobalah tengok, air sungai dah keruh, tanah timbunan dah masuk ke alur sungai,” kata Pak Din belum lama ini.
 
Dia mengatakan penghasilan menangkap hasil laut sudah tidak bisa diharapkan lagi. Karena beberapa lokasi terumbu karang maupun bakau tempat biota laut mencari makanan sudah
rusak parah akibat ditimbun perusahaan.
 
“Nak dapatkan 1 kilo ketam (kepiting) aja susah. Paling sehari dapat 2 atau 3 ekor ketam kecil, itu pun harus nebang kayu buat nyari penghasilan lain,” ujar Pak Din dengan dialeg Melayunya.
 
Selain itu, lanjut Pak Din, saat akan turun melaut, nelayan sulit untuk mengikat perahu dan boatnya saat air surut, karena harus mengikat sampan di tengah sungai akibat alur sungai sudah tertutup oleh tanah timbunan.
 
“Parahnya lagi reklamasi tidak dilakukan satu perusahaan saja, bahkan informasinya perusahaan besar lainnya juga akan melakukan reklamasi seperti Podomoro Group,” ungkapnya.
 
Ketua RT 01/06 Kampung Belian, Samsudin mengatakan akibat reklamasi pantai yang dilakukan KAA, banyak yang sudah beralih profesi, yang bertahan hanya tinggal hitungan jari, itupun harus menempuh puluhan menuju lokasi ikan.
 
“Beberapa perusahaan yang melakukan penimbunan, sudah memberikan kompensasi, namun tidak seluruhnya mendapat ganti rugi, kalaupun diganti tidak sesuai harapan nelayan,”ujarnya.
 
Dikatakannya salah satu perusahaan besar di Batam akan melakukan penimbunan laut dan sedang melakukan perundingan terhadap nelayan yang ada di lima kampung diantaranya Kampung Belian, Kampung Terih, Kampung Klembah, Kampung Sambau, Belian Pantai.
 
Sebelumnya (14/4), Kepala Bapedal Kota Batam Dendi Purnomo mengatakan, izin amdal yang diberikan merupakan rekomendasi serta ada beberapa tahap terlebih dahulu yang diperhatikan seperti izin lahan yang dikeluarkan BP Batam, barulah dari kemetrian kelautan yang direkomendasikan KP2K.
 
"Ada beberapa tahap boleh beroperasinya reklamasi dan bukan hanya dari bapedal saja," kata Dendi usai pemusnahan barang Bea Cukai di Batuampar.
 
Kata dia, untuk melakukan pemberian izin bukanlah hanya dari dinasnya saja, namun ada beberapa tahapan yang dilakukan termasuk dari Pemprov Kepri maupun dinas Perhubungan Batam.
 
"Amdal hanya dampak lingkungan dan awalnya ya BP Batam bersama kemetrianlah," ujarnya.
 
Menyikapi pemberitaan dibeberapa media masalah reklamasi yang diduga sarat korupsi sehingga berdampak terhadap pemasukan PAD Batam, Ia mengatakan akan melakukan penyelidikan, namun lebih fokus terhadap pemberian izin.
 
"Kita akan melakukan dugaan penyelidikan pemberian izin terkait dugaan korupsi," katanya.
 
 
Sumber: HK dan WK
 
Editor: Aulia
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri