Dinilai Prioritas

Mei 2016 KPK berkantor di RIAU secara Diam-diam, lokasi dirahasiakan

Dibaca: 872 kali  Senin,18 April 2016 | 03:25:28 WIB
Mei 2016 KPK berkantor di RIAU secara Diam-diam, lokasi dirahasiakan
Ket Foto : KPK RI
PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera membuka kantor di Riau Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan praktek tindak pidana korupsi justru lebih tinggi di daerah KPK berupaya memantau hingga ke tingkat kabupaten Kami akan terus berada di sini dan lebih aktif menelepon gubernur kata Saut usai Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (13/4).
 
Menurut Saut, dengan didirikannya kantor perwakilan KPK di Riau, diharapkan upaya pencegahan korupsi di Riau bisa berjalan dengan maksimal, Kami setuju daerah ini harus ditunggui. Kalau dijagain di sini, kan mungkin orang takut untuk korupsi,Kalau tak ditungguin orang nakal pasti akan jalan terus. Kami ingin bersama masyarakat" ujarnya
 
Saut juga mengatakan, dengan diperkuat 1.400 personil KPK memang belum bisa memantau ataupun mengawasi korupsi diseluruh Indonesia. Namun paling tidak, Enam daerah sudah ditetapkan sebagai wilayah prioritas termasuk Riau, Kami juga sudah membicarakan dengan Plt Gubri. "kantor bisa saja menggunakan salah satu gedung milik Pemprov Riau tapi lebih baik kami tidak menggunakan fasilitas pemerintah daerah dan mengusahakan untuk menyewa gedung sendiri untuk menjaga independensi KPK di daerah, hal alamat Nanti kalau alamatnya kalian tahu, pusing kami melayani kalian," guyon Saut dengan halobisnis.com.
 
Ketika ditanya lagi kapan kantor perwakilan KPK di Pekanbaru direalisasikan, Saut hanya menegaskan secepatnya direalisasikan. Bisa Mei atau bahkan lebih cepat dari itu. “Pokoknya secepatnya,” tegasnya.
 
Teken MoU 
 
Rapat koordinasi kemarin juga ditandai dengan penandatangan Mou Pencegahan Korupsi. Penandatanganan dilakukan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman di hadapan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang,sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan jajaran muspida
 
Ada sembilan poin yang ditandantangani unsur pimpinan daerah itu. MoU tersebut komitmen kepala daerah di Riau dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
 
Kesembilan poin itu adalah, melaksanakan perencanaan proses penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik bebas intervensi pihak luar melalu implementasi E-Planning. Selanjutnya melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan E-Procurement. Kemudian menjelaskan untuk melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perizinan sumber daya alam (SDA) yang terbuka.
 
Poin keempat adalah melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan struktural. Selanjutnya melaksanakan penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi secara pengendalian intern pemerintah (SPIP).
 
Poin ketujuh, memperkuat sistem integirtas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas pengendalian gratifikasi dan LHKPN dan dilanjutkan membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyrakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
 
Poin kedelapan adalah melaksanakan perbaikan pengecekan pemberdayaan manusia (SDM) dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan dan terakhir, melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
 
Menanggapi Teken MoU Saut Situmorang menyampaikan pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Riau. Menurutnya pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh semua pihak termasuk melibatkan kelompok masyarakat dan kalangan cendekiawan di Riau "Saya minta tentunya, penandatanganan ini tidak hanya. Sebatas seremonial saja. Dimana KPK pulang ke Jakarta, sementara di Riau korupsi terus dilakukan. Saya tidak mau, makanya dalam poin kesembilan yang ditandatangani tertulis rencana aksi pemberantasan korupsi harus dilakukan berkelanjutan," Tukas Saut
 
Saut juga mengingatkan Plt Gubri untuk mewaspadai orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena mereka juga bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat, sehingga terjadi perbuatan korupsi.
Tak hanya itu, pihaknya menilai pemerintah daerah juga sering mendapat tekanan dari dari luar seperti pihak pengusaha atau swasta. Pihak luar ini juga tak jarang turut mempengaruhi kebijakan kepala daerah.
"Waspadai pihak-pihak yang bikin pusing gubernur, contohnya swasta. "Kalau ada orang jahat di sekeliling anda, bisa menjadi ancaman buat Pak Gubernur. Ini penting, jangan sampai kami memenjarakan Gubernur Riau untuk keempat kalinya. Bapak harus tegas dan jangan ambil pusing tekanan dari luar," ujar Saut.
 
"Kami betul-betul ingin menyelamatkan Provinsi Riau dari korupsi dan menyelamatkan anggaran untuk kepentingan rakyat" tegas Saut.
 
 
 
 
 
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri