Moratorium Lahan Sawit dan Tambang

Kadistamben Riau: Sejak 2014, Riau Tidak Mengeluarkan Izin Pertambangan

Dibaca: 1462 kali  Jumat,15 April 2016 | 18:26:47 WIB
Kadistamben Riau: Sejak 2014, Riau Tidak Mengeluarkan Izin Pertambangan
Ket Foto : ilustrasi tambang batu bara
PEKANBARU-Pemerintah resmi mengeluarkan aturan penundaan pemberian izin baru di lahan gambut mulai 13 Mei 2015. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No 8/2015.  Dengan adanya moratorium izin untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang, membuat langkah Pemerintah Provinsi(Pemprov) Riau, meneliti izin setiap pertambangan yang bergerak di Riau.
 
"Pemprov Riau, sejak 2014 lalu, tidak lagi mengeluarkan izin bagi perusahaan pertambangan untuk pembukaan lahan baru. Itu sesuai dengan kesepakatan kita dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),"disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Riau Syahrial Abdi, Jum'at (16/04/16) saat dihubungi melalui selulernya. 
 
Pada kegiatan yang dihadiri para gubernur dan bupati, di minta  untuk melakukan penghentian sementara izin usaha pertambangan baru. Bahkan setahun kemudian, gubernur mengeluarkan keputusan tentang moratorium ijin usaha pertambangan dikarenakan banyaknya persoalan di sektor tersebut. "Banyak persoalan yang muncul dan terjadi banyak tumpang tindih perijinan dan lahan. Untuk pemerintah meneliti setiap izin yang dimiliki perusahaan pertambangan,"tegasnya.
 
Sedangkan sampai sekarang upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Riau, diantaranya melakukan sosialisasi sertifikat Clear and Clean (CnC) sebagai syarat pelaku usaha pertambangan dapat melakukan ekspor batu bara, rekonsiliasi jumlah IUP di Riau dan pemerosesannya hingga IUP yang belum CnC menjadi CnC. "Kecuali mereka perusahaan yang beroperasi sudah lama dan masih memiliki izin lokasi, masih bisa melaksanakan kegiatan. Namun untuk izin membuka pertambangan baru akan kita tolak,"pungkasnya.
 
Syahrial Abdi mengungkapkan, meski dengan moratorium dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal bukanlah menjadi yang terpenting lagi. Karena perusahaan-perusahaan pertambangan pun tidak ada yang bisa melakukan reklamasi dengan baik dan sesuai aturan. "Sehingga menimbulkan banyak efek berbahaya bagi lingkungan, "tuturnya.
 
 
 
Penulis : Aulia
 
 
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri