Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Riau Belum Singkron

Dibaca: 385 kali  Selasa,29 Maret 2016 | 12:28:21 WIB
Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Riau Belum Singkron
Ket Foto :

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal berdialog dengan distributor dan penyalur PT. PIM.

PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H. Jon Erizal, SH, MBA menggelar rapat kerja dengan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Wilayah Riau-Kepri terkait distribusi pupuk bersubsidi, di Hotel Ibis, Selasa (29/3/2016). Dari pertemuan yang dihadiri distributor dan penyalur, Jon Erizal menilai perlu singkronisasi semua pihak.

"Dari hasil pertemuan ini ternyata diketahui antara alokasi dengan kebutuhan di lapangan berbeda. Jadi ini belum singkron antara lapangan dengan penyalur dan pemerintah," sampai Jon Erizal.

Reses dan kunjungan kerja Jon Erizal, SH, MBA ke Riau memang difokuskan untuk mengetahui alokasi penyaluran pupuk bersubsidi di Riau. Dari data yang disampaikan PT. PIM kuota pupuk di Riau sangat sedikit bila dibanding beberapa provinsi di Sumatera.

Jumlah ini, bahkan menurun pada tahun 2016 dengan ketetapan untuk pupuk urea sebesar 30.760 ton, dari tahun sebelumnya sebesar 36.000 ton. Hal sama juga terjadi untuk pupuk organik dari 10.000 ton turun menjadi 8.240 ton tahun ini.

"Kecilnya alokasi pupuk untuk Riau pertama karena lambannya realisasi, kemudian juga tidak tepat sasaran. Di mana daerah yang banyak perkebunan, justru lebih besar alokasi untuk kebutuhan tanaman pangan. Ini perlu duduk bersama untuk merumuskan hal itu," ujar Jon Erizal lagi.

Ketua Panja Penerimaan Negara ini menyebutkan, digelarnya pertemuan ini sekaligus untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Riau terkait persoalan yang dibidangi Komisi XI DPR RI. Ia mengaku akan membawa hasil notulen pertemua pada rapat yang digelar DPR nantinya.

Manajer Area PT PIM Perwakilan Riau-Kepri Hiskia Simanjuntak dalam pertemuan ini menyatakan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang rendahnya bukan disebabkan karena tidak ada stok pupuk bersubsidi, tetapi lambatnya kepala daerah mengeluarkan SK tentang alokasi kebutuhan pupuk subsidi subsektor tingkat kecamatan.

“SK bupati ini merupakan landasan atau dasar hukum bagi kami untuk segera menyalurkan pupuk sesuai petani dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” tutup Hiskia


Editor : Nida SanGhary
Sumber : goriau.com

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri