Untuk Pemberantasan Korupsi

Kasi Intel dan Kasi Datun, Berikan Penerangan TP4D Kepada Pejabat Kampar

Dibaca: 715 kali  Jumat,25 Maret 2016 | 13:06:33 WIB
Kasi Intel dan Kasi Datun, Berikan Penerangan TP4D Kepada Pejabat Kampar
Ket Foto : Foto kegiatan TP4D Kejari Bangkinang

KAMPAR-Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang mensosialisasikan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim TP4D ini dibentuk atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang pembentukan TP4D Kejaksaan RI.

"TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif,"kata Kasi Intel Kejari Bangkinang, "Lasargi Marel, SH.MH, saat acara sosialisasi di aula Bupati Kampar, yang di hadiri SPKD Kabupaten Kampar, Kamis (24/03/16) kemarin, yang dibukak langsung oleh Sekda Kampar Zulfan Hamid.

Ditegaskan Marel, TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Ia menambahkan TP4D dibentuk karena adanya fenomena penyerapan anggaran yang kurang maksimal. Salah satu faktor penyebab, adanya rasa ketakukan para pengguna anggaran terjerat kasus hukum. “Makanya tim TP4D ini dibentuk,” tukasnya.

Pembentukan TP4D ini, kata Marel, mulai dari pusat seperti, Kejaksaan Agung RI hingga Kejaksaan Negeri.
Dengan adanya TP4D ini bagi kepala daerah silahkan menggunakan anggaran dan silahkan melaksanakan program  masing-masing.“Kita siap mendukung dan mendampingi program pemerintah dalam pembangunan serta pengelolaan anggaran daerah,” ujarnya.

Terkait soal pengawasan yang akan dilakukan oleh TP4D, tim akan melakukan pengawasan mulai dari pengusulan anggaran hingga pelaksanaan.“ Dari sosialisasi ini, kita instruksikan pejabat Pemda Kampar,untuk melaksanakan TP4D ini,” tukasnya.

Ia juga mengungkapkan, ini upaya atau terobosan dari Kejaksaan Agung dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. “Kita juga akan mengawasi pada tindak pidana korupsi. Kalau ada juga yang melakukan penyimpangan korupsi, tentu kita akan melakukan tindakan refresif.”Kalau ada yang melanggar secara hukum, tentu kita akan tindak,” tandasnya.

Dilain hal  Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Agung Irawan,SH.MH menjelaskan,  tugas pokoknya adalah melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah dan masyarakat dibidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri Bangkinang, dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas.
 
Dalam melaksakan tugas pokok tersebut Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi Penyiapan perumusan kebijaksanaan tehnis dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan  tehnis."Seperti pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah,"ujarnya.

Selain itu Jelas Agung , Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan Pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. "Serta pemberian  bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum
sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat,"tuturnya.

Sedangkan pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus.

"Datun juga melakukan pembinaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk tehnis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara didaerah hukum Kejaksaan Negeri Bangkinan,"terangnya.
 
Sedangkan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara.
"Menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara,"pungkasnya.

Penulis : Aulia

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri