Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Pelabuhan Dorak Tidak Penuhi Panggilan Penyidik

Dibaca: 892 kali  Senin,21 Maret 2016 | 14:41:05 WIB
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Pelabuhan Dorak Tidak Penuhi Panggilan Penyidik
Ket Foto : Ilustrasi

PEKANBARU- Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pemanggilan terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Pelabuhan Dorak di Selat panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (21/3).

Ketiganya, yakni Suwandi Idris, Abdul Arif, dan Mohammad Habibi. Untuk nama terakhir disebut diketahui tidak memenuhi panggilan Penyidik.

"Ada tiga saksi yang dijadwalkan (diperiksa). Suwandi Idris, Abdul Arif, dan Habibi. Yang datang hanya dua. Saksi Habibi tidak hadir," ungkap Kepala Seksi Penyidikan Kejati Riau, Rachmad Lubis, Senin siang.

Suwandi Idris merupakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, Mohammad Habibi selaku Kabid Aset di Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan kawasan Pelabuhan Dorak, dan Abdul Arif selaku penerima kuasa dari pemilik lahan.

Ketiganya baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, bersama dengan Zubiarsyah, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penetapan keempatnya selaku tersangka dilakukan pada awal Maret 2016 lalu.

Kendati menjadi tersangka, pemeriksaan para pihak ini, bukan dalam statusnya sebagai tersangka. "Pemeriksaannya sebagai saksi. Termasuk (Mohammad) Habibi, yang tidak hadir," tukas Rahmad.

Untuk diketahui, penyidikan kasus ini jauh lebih maju dari yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang menangani dari sisi dugaan korupsi pada pembangunan fisik pelabuhan tersebut.

Di Polda Riau, kasus korupsi pembangunan jembatan di provinsi termuda di Riau tersebut masih sebatas penyelidikan, dalam artian petugas masih mencari bukti telah terjadinya tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Sementara di Kejati Riau, kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 22 Januari 2016 lalu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-02/N.4/Fd.1/01/2016. Surat ini ditandatangani Kepala Kejati Riau, Susdiyarto Agus Praptono pada 22 Januari 2016.

Penulis : Dian
Editor : Nida SanGhary

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri