Banyak Usaha Kesehatan Belum Berizin

Dibaca: 406 kali  Kamis,03 Maret 2016 | 03:19:29 WIB
Banyak Usaha Kesehatan Belum Berizin
Ket Foto : Anang Pradana Putra

ROKAN HULU - Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu menyatakan masih banyak pelaku usaha di bidang kesehatan yang tersebar di 16 kecamatan yang belum mengantongi perizinan.

Jenis perizinan usaha bidang kesehatan yang dimaksud seperti izin operasional rumah sakit swasta, klinik, apotek, toko obat. Bahkan ada oknum dokter umum atau dokter gigi maupun spesialis, fisioterapi bidan, perawat yang belum memiliki surat izin praktik yang dikeluarkan BPTP2M Rohul.

Kepala BPTP2M Rohul Ridarmanto SIP melalui Sekretarisnya Anang Perdana Putra SSTP, Rabu (2/3) mengatakan, sejumlah jenis usaha bidang kesehatan yang belum mengantongi perizinan yang dikeluarkan oleh BPTP2M keberadaannya tersebar di sejumlah kecamatan.

Bagi usaha bidang kesehatan yang belum memiliki surat izin praktik diminta segera mengurusnya. Sebab pengurusan perizinan tersebut digratiskan oleh pemerintah daerah sebagai tertib administrasi. Diharapkan tidak menggunakan jasa calo.

Menurutnya, jenis usaha di bidang kesehatan yang belum mengantongi izin, pihak BPTP2M dalam hal ini hanya sifatnya memberikan surat teguran tidak ada kewenangan.

Sementara untuk pembinaan dan pengawasan menjadi kewenangan dari Dinas Kesehatan.
‘’BPTP2M sifatnya imbauan dan teguran, penertiban tentunya dilakukan oleh Satpol PP atas dasar permintaan dari BPTP2M dan Diskes,’’tuturnya

Anang mengaku memiliki data jenis usaha bidang kesehatan yang beroperasi yang belum mengantongi perizinan yang dikeluarkan BPTP2M. Namun ia belum bisa membeberkan karena delegasi pelimpahan kewenangan perizinan kesehatan baru efektif di BPTP2M pada 2014 lalu.

Sementara sebelumnya izin usaha bidang kesehatan itu dikeluarkan Diskes Rohul. ‘’Kita sudah minta seluruh data perizinan bidang usaha kesehatan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Diskes Rohul, namun saat ini belum diberikan ke BPTP2M Rohul.’’tuturnya.   

Ia meminta peran dan dukungan dari Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Rokan Hulu.

Tidak saja mengeluarkan izin rekomendasi, tetapi mendorong anggotanya untuk mengurus izin praktik. Dalam artian, rekomendasi yang dikeluarkan organisasi profesi itu, bukan serta merta membolehkan mereka untuk membuka praktik.

Tapi bagaimana mereka mengurus surat izin praktik di BPTP2M. Disinggung apakah ada dokter atau dokter gigi, dokter spesialis yang melebihi tiga tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan, Anang mengaku dirinya belum bisa memastikan.

Sebab di dalam Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran,  surat izin praktik dokter, dokter gigi diberikan paling banyak untuk tiga tempat praktik.

‘’Kalau ada dokter atau dokter gigi  yang menyalahi izin praktik yang diberikan atau melebihi dari 3 tempat praktik, akan dicabut. Karena kalau melebihi dari tiga tempat praktik, berarti ilegal itu. Akan kita panggil dokter yang bersangkutan, mereka harus memilih paling banyak tiga tempat praktik,’’sebutnya.

Editor : Nida SanGhary
Sumber : riaupos.co

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri