Lakukan Pertemuan Dengan Polda Riau

Koordinator Ampuh, Riko P Putra : Laporan Jefry Noer, Penuh Keganjilan

Dibaca: 602 kali  Rabu,24 Februari 2016 | 17:26:17 WIB
Koordinator Ampuh, Riko P Putra : Laporan Jefry Noer, Penuh Keganjilan
Ket Foto : ilustrasi demo
PEKANBARU-Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (Ampuh)Kabupaten Kampar bertemu dengan dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Rabu (24/02/16). Mereka membahas laporan Bupati Kampar Jefry Noer terhadap anggota DPRD Kampar, Repol ke Mapolda Riau terkait dugaan pencemaran nama baik.
 
Menurut Koordinator Ampuh Riko P Putra, laporan Jefry Noer tersebut sarat akan aroma politik dan tidak tepat dilakukan seorang bupati."Bupati Kampar seharusnya bijak dalam menanggapi persoalan ini. Selaku bupati, seharusnya dia (Jefry Noer,red) berpikir jernih sebelum membuat laporan," ungkap Riko kepada seorang penyidik Ditreskrimum Polda Riau, Kompol Robert.
 
Riko menyebut kalau dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan orang nomor satu di Negeri Serambi Mekah tersebut penuh keganjilan. Pasalnya, Repol
sebagai terlapor tidak pernah menyebut Jefry sebagai raja zalim atau Firaun di era baru."Ada seorang wartawan dari media online menanyakan tentang tidak dilantiknya lima kepala desa. Sebagai seorang anggota dewan, Repol mengkritik Jefry, tapi tidak pernah menyebut raja zalim," jelas Riko.
 
Masih menurut Riko, Repol yang merupakan mantan aktivis ini hanya menyebut negara ini berdasarkan hukum dan konstitusi. Dan Jefry disebut bukan raja, tapi kepala daerah berlandaskan peraturan. "Namun yang keluar di media adalah raja zalim dan Firaun," sebut Riko.
 
Sementara, media online yang memuat pernyataan Repol tersebut, lanjut Riko, sudah meralat beritanya. Namun justru, berita yang sebelumnya itulah yang dijadikan Jefry sebagai landasan membuat laporan.
 
Selain itu, Riko juga meminta penyidik Polda Riau objektif menangani kasus ini. Pasalnya selama ini kasus Jefry Noer yang ditangani Polda Riau dinilai selalu ada
intervensi."Salah satunya kasus Jefry dan istrinya, Eva Yuliana. Kasus ini pernah dihentikan atau di SP3 oleh penyidik Polda Riau," sebut Riko.
 
Sementara itu, Kuasa Hukum Repol, Budi Herianto menilai ada kejanggalan dan keanehan dalam kasus. Laporan Jefry dinilai tidak tepat melaporkan kliennya."Laporan ini tidak tepat, seharusnya bukan Repol yang dilaporkan tapi medianya,karena memuat sesuatu yang tidak pernah diucapkan Repol," jelas Budi.
 
Disamping itu, Budi juga menilai Polda Riau terlalu berani membuat LP dalam kasus ini. Dengan artian kasus ini bakal ditindak lanjuti."Kami meminta penyidik objektif dalam menangani kasus ini, apalagi kasusnya sudah dibuat LP," sebut Budi.
 
Sementara itu, penyidik Polda Riau Kompol Robert menyebutkan, dibuatnya LP belum tentu menunjukkan seseorang itu bermasalah. "Akan dilakukan penyelidikan untuk menentukan kasus ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau tidak cukup unsurnya, akan dihentikan," kata Robert.
 
Robert juga menyebut adalah hak setiap warga negara membuat laporan ke polisi dan tidak boleh ditolak. "Polisi dituntut memberi pelayanan prima, tidak boleh ditolak orang yang membuat laporan," pungkas Robert.
 
 
Penulis : Dian
Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
Berita Terkini
+ Indeks
indragiri