Pilkada Langsung Berimbas Buruk pada Pendidikan Politik

Dibaca: 516 kali  Selasa,09 September 2014 | 14:49:44 WIB
Pilkada Langsung Berimbas Buruk pada Pendidikan Politik
Ket Foto :

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Herman Kadir, menegaskan sikap partainya tetap mendorong pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal itu dilakukan setelah PAN melihat berbagai perjalanan proses Pilkada secara langsung.  
 
"Gubernur, bupati, Wali kota ini ada sejarahnya, dari perjalanan Pilkada, dimana Pilkada telah memberikan pendidikan politik yang tidak baik berimbas pada pileg dan pilpres kemarin. Kita tahu bahwa penyelenggara pemilu mulai dari TPS, TPK, KPUD sudah tidak jujur lagi, sudah tidak adil lagi, itu terjadi di pileg maupun pilpres," katanya dalam rapat Panja RUU Pilkada di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
 
Herman menambahkan, belum lagi proses penanganan sengketa Pilkada yang tidak berlangsung jujur dalam mengadilinya. Dimana, telah terjadi suap di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan mantan Ketua MK, Akil Mochtar, hingga akhirnya ia divonis seumur hidup oleh majelis hakim pengadilan Tipikor.
 
"Hakim-hakim juga yang selesaikan sengketa juga tidak jujur lagi dalam mengadili, kita tahu juga terjadi suap di MK kemarin," tukasnya.
 
Bukan hanya di MK, di Mahmakah Agung (MA) juga demikian, itu terlihat ketika Yasin Limpo menang dipilih oleh rakyat justru dibatalkan oleh Hakimn Agung. Lalu, Nur Mahmudi juga mengalami nasib serupa kemenangannya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi.
 
"Oleh karena itu kami dari PAN, persis Pilkada harus tetap dipilih oleh partai (DPRD) baik gubernur/bupati/wali kota," tegas Wasekjen PAN.
(hol)

Akses Halobisnis.com Via Mobile m.halobisnis.com
Berita Terkait
Tulis Komentar
indragiri